JAKARTA — Ketua Umum ARDIN Indonesia sekaligus Anggota DPR RI dan mantan Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, menyampaikan bahwa organisasinya akan segera memperkenalkan ARDINDO Apps kepada publik. Aplikasi ini dirancang sebagai terobosan signifikan guna meningkatkan kualitas tata kelola dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebutuhan akan pembaruan sistem pengadaan dinilai semakin mendesak mengingat besarnya volume belanja negara serta desakan publik agar pengelolaan anggaran berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Platform ARDINDO Apps berfungsi sebagai pasar digital pengadaan yang dibangun secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan institusi pemerintah. Lewat satu platform yang saling terhubung, setiap instansi dapat melakukan pencarian barang, proses tawar-menawar harga, eksekusi pembelian, penyelesaian pembayaran, serta pengelolaan administrasi pengadaan secara efisien dan akuntabel. Seluruh rangkaian aktivitas menghasilkan jejak digital yang terstruktur, sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan audit.
“Belanja pengadaan pemerintah menyangkut pengelolaan uang rakyat yang nilainya sangat signifikan. Maka dari itu, diperlukan sistem yang terjamin keamanannya, efisien dalam prosesnya, terbuka untuk diawasi, dan mudah diperiksa. ARDINDO Apps hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan solusi teknologi yang relevan dengan dinamika pengadaan saat ini,” papar Bamsoet pada kesempatan menerima jajaran Pengurus ARDIN Indonesia Jawa Barat di Jakarta, Selasa (3/2/26).
Rombongan pengurus ARDIN Jawa Barat yang hadir meliputi Ketua Raditya Indrajaya, Wakil Ketua Gilang Pratama, Sekretaris Migi Primerda, Wakil Bendahara Faishal Abdillah, serta Ketua Kompartemen IT Aulia Muslim.
Politisi senior yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menguraikan bahwa salah satu keunggulan utama ARDINDO Apps adalah kemampuannya mengakomodasi skema pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Langsung (LS), dua mekanisme yang selama ini menjadi kebutuhan fundamental dalam sistem belanja pemerintah. Di samping itu, fitur perpajakan dan kalkulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) telah tertanam secara otomatis dalam platform sesuai aturan yang berlaku, sehingga menekan risiko kesalahan administratif dan memastikan kepatuhan regulasi.
“Sudah saatnya proses pengadaan pemerintah keluar dari jebakan birokrasi yang lambat dan rentan terhadap kesalahan teknis. Berkat sistem UP dan LS yang terhubung langsung, ditambah otomatisasi pajak dan TKDN, ARDINDO Apps membantu para pelaksana pengadaan agar lebih berkonsentrasi pada kualitas belanja ketimbang sibuk mengurus hal-hal administratif,” jelas Bamsoet.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bamsoet menegaskan bahwa transformasi digital di bidang pengadaan merupakan elemen penting dari agenda reformasi tata kelola keuangan negara. Baik pemerintah pusat maupun daerah perlu didorong untuk memanfaatkan platform yang telah siap dari sisi teknis dan regulasi, sambil terus meningkatkan literasi digital para aparatur negara agar dapat mengoptimalkan penggunaannya.
“ARDINDO Apps menggambarkan visi baru pengadaan pemerintah yang lebih pintar, lebih hemat, dan lebih berdampak positif. Jika diterapkan secara berkelanjutan, platform ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menjamin bahwa setiap rupiah anggaran negara sungguh-sungguh digunakan demi kesejahteraan rakyat,” pungkas Bamsoet.
Sumber: GEMARNEWS
